Pemprov Sulut Perkuat Data Kekerasan Perempuan dan Anak, Tieneke Adam: Jangan Sampai Korban Menjadi Angka
MANADO SULUT | wartaindonesiaterkini.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA Versi 3.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan dan Peningkatan Kualitas Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Hasil Pencatatan dan Pelaporan melalui SIMFONI PPA Versi 3, yang berlangsung Kamis (1/10/2026) di Ruang Rapat C.J. Rantung, Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan dihadiri para Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah, Kepala UPTD PPA kabupaten/kota se-Sulawesi Utara atau perwakilan, serta peserta terkait.
Kepala Dinas PP-PAD Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Ir. Tieneke Adam, M.Si, mengatakan penguatan SIMFONI PPA tidak boleh hanya dipahami sebagai kemampuan mengoperasikan sebuah aplikasi.
Menurutnya, petugas harus memahami proses pencatatan secara menyeluruh, mulai dari mengapa data dicatat, kapan harus dicatat, informasi yang perlu dicatat, hingga bagaimana menjaga kualitas dan keamanan data.
“Jangan sampai korban menjadi angka,” menjadi pesan penting yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Tieneke menekankan, setiap data yang masuk ke dalam sistem sesungguhnya menggambarkan pengalaman nyata perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan serta layanan.
Karena itu, kualitas data menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan dan intervensi pemerintah. Data yang lengkap dan akurat dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan korban serta menyusun pelayanan yang lebih tepat.
Selain persoalan data, kegiatan tersebut juga memperkuat pemahaman petugas mengenai gender dan ketidakadilan gender, kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak dan manajemen kasus, serta kesehatan mental dan dukungan psikososial (MHPSS).
Pemprov Sulut selanjutnya mendorong adanya pelatihan teknis SIMFONI PPA V3 untuk meningkatkan kapasitas petugas sekaligus menyiapkan fasilitator yang mampu memberikan pendampingan dan membantu penyelesaian kendala di lapangan.
Kegiatan sosialisasi tersebut kemudian dibuka secara resmi oleh Dr. Ir. Tieneke Adam, M.Si.
Melalui penguatan sistem data tersebut, Pemprov Sulut berharap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat semakin terarah, terukur, serta berorientasi pada kebutuhan korban.
/Yudistira.DN
