Ketua Umum Gaharu Nusantara Bersinar Tegaskan Dukungan terhadap Kapolri: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
Jakarta|WIT–Ketua Umum Gaharu Nusantara Bersinar (GNB), Vernando Sihombing, bersama seluruh jajaran pengurus GNB se-Indonesia, menyatakan dukungan penuh dan tegas terhadap pernyataan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak gagasan penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Menurut Vernando Sihombing, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian bukan hanya keliru secara tata kelola negara, tetapi juga berpotensi melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, serta melemahkan posisi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
“Kami sepakat dengan apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan Polri sebagai alat negara, melemahkan sistem ketatanegaraan, dan pada akhirnya melemahkan Presiden itu sendiri,” tegas Vernando.
Ia menambahkan bahwa secara konstitusional dan historis, Polri ditempatkan langsung di bawah Presiden agar tetap independen, profesional, dan tidak terjebak dalam kepentingan politik sektoral kementerian tertentu. Polri memiliki mandat besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta stabilitas nasional yang tidak boleh dikerdilkan oleh struktur birokrasi tambahan.
Vernando juga menegaskan dukungan terhadap sikap tegas Kapolri yang menyatakan bahwa apabila harus memilih antara Polri tetap di bawah Presiden atau adanya menteri kepolisian yang justru melemahkan institusi, maka lebih baik struktur tetap seperti sekarang tanpa kompromi terhadap independensi Polri.
“Pernyataan Kapolri yang menyampaikan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden adalah sikap kenegarawanan. Ini bukan soal jabatan, tetapi soal menjaga kekuatan institusi negara dan kewibawaan Presiden,” lanjutnya.
Gaharu Nusantara Bersinar memandang bahwa Polri yang kuat, profesional, dan independen adalah salah satu pilar utama keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, seluruh jajaran pengurus GNB di tingkat pusat hingga daerah menyatakan siap mengawal, mendukung, dan memperjuangkan posisi Polri agar tetap sesuai dengan amanat konstitusi.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan pemangku kepentingan untuk berpikir jernih dan objektif. Jangan sampai wacana yang tidak tepat justru merusak fondasi keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan,” tutup Vernando Sihombing. ( Bintang )
