Jakarta

Forum Pimred Multimedia Gelar FGD, Tata Kelola Pertanahan Dinilai Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA |wartaindonesiaterkini.com– Ketidakpastian tata kelola pertanahan dinilai berpotensi menghambat investasi, memperlambat pembangunan, menghilangkan peluang kerja, hingga menyebabkan aset tanah yang seharusnya produktif menjadi terbengkalai.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Pimred Multimedia Indonesia bertema “Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional” di Pakubuwono Spring, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

FGD menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, pakar agraria sekaligus anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, kuasa hukum PT Surya Prima Pratama (PT SPP) Muchibi, SH, MH, serta kuasa hukum PT GMN, M. Syawal.

Sekretaris Jenderal Forum Pimred Multimedia Indonesia, Helmy Halim, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Ngobras (Ngobrol Santai) yang secara rutin digelar setiap bulan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja.

Menurut Helmy, FGD kali ini secara khusus membahas reforma agraria dan kaitannya dengan upaya mendorong pertumbuhan serta meningkatkan perekonomian nasional.

“Dalam FGD kali ini kita ingin membahas Undang-Undang Reforma Agraria yang pada 22 September disahkan DPR RI, kemudian mengaitkannya dengan pertumbuhan dan peningkatan perekonomian nasional,” ujar Helmy yang hadir mewakili Ketua Umum Forum Pimred Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi, yang berhalangan hadir.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut diikuti sejumlah pengurus Forum Pimred serta insan pers dari berbagai platform media, mulai dari media cetak, online, televisi hingga radio.

Sementara itu, Ekonom CELIOS, Nailul Huda, menilai persoalan pertanahan berkaitan erat dengan ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya alam.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menciptakan pemerataan kesejahteraan apabila akses terhadap sumber daya produktif masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Ia juga mengkritik anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan menciptakan efek menetes ke bawah atau trickle-down effect.

“Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat yang berada di bawah justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap aset produktif,” kata Nailul.

Ia menegaskan, reforma agraria harus dimaknai sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah, bukan sekadar membagikan sertifikat kepada masyarakat.

Sebab, legalitas kepemilikan tanah belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan jika tidak disertai pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, pendampingan, serta dukungan peningkatan produktivitas.

“Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi,” paparnya.

Nailul juga mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum pertanahan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar daripada nilai tanah yang sedang disengketakan.

Tanah yang tidak dapat dimanfaatkan akibat konflik kepemilikan berpotensi menghambat pembangunan, kegiatan usaha, dan investasi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja serta aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Pemerintah pun berpotensi kehilangan penerimaan dari kegiatan ekonomi yang tidak terlaksana. Karena itu, penyelesaian konflik pertanahan tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan administratif, melainkan bagian penting dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat.

Tiga Pilar Tata Kelola Pertanahan

Perspektif lain disampaikan anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin. Ia menilai persoalan pertanahan harus dilihat dari sudut pandang hak dasar manusia dan keadilan dalam penguasaan sumber daya.

Menurut Iwan, tanah berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari tempat tinggal, pangan hingga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Tanah itu merupakan fondasi hak-hak dasar manusia. Ada hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, dan juga hak atas lingkungan hidup. Karena itu, persoalan tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi,” ujarnya.

Iwan menjelaskan, terdapat tiga pilar penting dalam tata kelola pertanahan, yakni kepastian hak, keadilan dalam struktur penguasaan tanah, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.

Kepastian hak, lanjutnya, tidak cukup hanya ditandai dengan kepemilikan sertifikat. Negara harus memastikan objek tanah, subjek pemegang hak, batas bidang, serta riwayat perolehan dan penguasaannya dapat ditelusuri secara jelas.

Ia juga menyoroti lemahnya integrasi data pertanahan, tata ruang, dan perizinan. Data yang tersebar di berbagai lembaga dan tidak saling terhubung berpotensi membuka ruang terjadinya tumpang tindih klaim maupun ketidakjelasan status tanah.

Selain itu, pembenahan kelembagaan dinilai mendesak dilakukan. Masyarakat yang menghadapi persoalan sertifikat atau klaim hak yang saling bertentangan seharusnya mendapatkan penjelasan dan penelusuran riwayat tanah dari lembaga pertanahan.

“Kalau ada dua sertifikat yang saling bertentangan, jangan kemudian masyarakat hanya disuruh berperkara ke pengadilan. Lembaga pertanahan juga harus bisa menjelaskan bagaimana riwayat tanah itu, bagaimana proses penerbitannya, dan di mana letak persoalannya,” tegas Iwan.

Besarnya persoalan agraria juga tercermin dalam catatan KPA. Sepanjang 2025, KPA mencatat 341 letusan konflik agraria dengan luas areal sekitar 914.574 hektare dan berdampak terhadap 123.612 keluarga.

Konflik tersebut paling banyak terjadi di sektor perkebunan, disusul infrastruktur, pertambangan, properti, kehutanan, dan fasilitas militer.

Iwan menilai angka tersebut menunjukkan konflik agraria bukan persoalan insidental, melainkan berkaitan dengan persoalan struktural dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Sengketa Tanah Puluhan Tahun Jadi Sorotan

Dalam forum yang sama, Kuasa Hukum PT Surya Prima Pratama (PT SPP), Muchibi, SH, MH, memaparkan contoh persoalan sengketa tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Kasus tersebut berkaitan dengan lahan seluas sekitar 5.700 meter persegi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 68, Jakarta, yang menurut penjelasannya telah menjadi objek sengketa selama 36 tahun.

Muchibi menjelaskan, PT SPP mendasarkan klaimnya pada Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 24 dan Nomor 25. Dokumen tersebut berkaitan dengan Girik C 778 Persil 20 D2 seluas sekitar 4.500 meter persegi dan Girik C 530 Persil 21 D1 seluas sekitar 1.200 meter persegi.

Namun, terdapat pihak perusahaan lain yang juga mengajukan klaim atas tanah yang dikaitkan dengan Girik C 778. Menurut penjelasan Muchibi, klaim pihak lain tersebut merujuk pada Persil 18 B D2 yang disebut berada di kawasan Jalan Senopati.

Perbedaan nomor persil tersebut menjadi salah satu poin penting yang dipersoalkan. Sebab, kesamaan nomor girik tidak serta-merta membuktikan bahwa dua pihak mengklaim bidang tanah yang sama.

Untuk memperoleh kepastian hukum, PT SPP kembali menempuh jalur hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam gugatan terbarunya, PT SPP turut mengajukan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menurut pihak perusahaan dilakukan secara konsisten sejak 1996 hingga 2026.

“Nilainya pada awalnya sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu. Kemudian, pembayaran terakhir yang kami catat pada 2006 mencapai Rp1,6 miliar. Bagi kami, pembayaran PBB tersebut menjadi salah satu bukti bahwa PT SPP secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan atas objek tanah yang disengketakan,” ungkap Muchibi.

Dalam perkara tersebut, PT SPP mengajukan tuntutan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp86 miliar, ditambah bunga dua persen setiap bulan sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paparan kasus tersebut memperlihatkan bagaimana sengketa pertanahan yang berlangsung berlarut-larut dapat menyebabkan tanah kehilangan fungsi ekonominya. Meski demikian, klaim dan bukti masing-masing pihak tetap harus diuji melalui proses hukum yang berlaku.

Kepastian Hukum untuk Ekonomi Nasional

FGD Forum Pimred Multimedia Indonesia tersebut menegaskan bahwa persoalan pertanahan tidak hanya menyangkut administrasi kepemilikan, tetapi juga berkaitan langsung dengan pemerataan ekonomi, iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan reforma agraria, pada akhirnya, tidak cukup diukur dari banyaknya sertifikat yang diterbitkan atau luas tanah yang dibagikan.

Lebih dari itu, negara dituntut mampu menjamin kepastian hak, mengurangi konflik agraria, memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah, serta memastikan sumber daya agraria dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

Dengan tata kelola pertanahan yang transparan, terintegrasi, dan berkeadilan, tanah diharapkan tidak lagi menjadi sumber konflik berkepanjangan, melainkan menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan bersama.( Bintang )